Menilik Kebebasan Berinteraksi dan Etika Pengguna Internet di Masa Kini

Seperti yang telah kita ketahui kemajuan tehnologi demikian pesat seiring perkembangan jaman, tak pelak hal tersebut menjadi tolak ukur peradaban bangsa. Apabila kita berbicara mengenai tehnologi pasti tidak dapat dipisahkan dari bergulirnya arus informasi. Setiap Orang tentu sudah tak asing lagi dengan perangkat digital untuk mengakses informasi lewat internet yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri dalam bidang pengetahuan maupun sarana penyalur aspirasi menyangkut tentang tata kelola pelayanan sosial kemasyarakatan atau kepedulian sosial untuk uluran solidaritas terhadap kehidupan sekitar. Dengan Internet melalui media sosial juga bisa menjalin komunikasi dan membangun relasi dengan percakapan ataupun obrolan, bukan hanya menulis status-status ataupun menawarkan sebuah produk baik barang maupun jasa. Dengan seringnya melakukan percakapan ini kita bisa menjelaskan tentang apa yang kita tawarkan secara detil, lebih diperhatikan sehingga terjadi sebuah pertemanan dan bisa membuat orang lain atau teman kita tersebut merasa yang akrab. Fenomena tersebut tentunya perlu didukung oleh payung hukum yang jelas agar tidak melampaui batas etika serta mencederai hak-hak setiap orang, badan atau institusi terkait. Peraturan yang jelas dan tegas yang berkeadilan mutlak diperlukan untuk melindungi dari tindak penyalahgunaan internet baik berupa penipuan, pemalsuan maupun pencemaran nama baik yang berdampak merugikan bagi para pengguna akses internet(orang, badan/institusi,komunitas). Bagi pemerintah kebebasan akses dunia maya dikalangan masyarakat merupakan satu langkah dalam mewujudkan era keterbukaan informasi dalam upaya mewujudkan good governance. Hal tersebut menjadi suatu terobosan kontrol masyarakat untuk mencegah tindak korupsi di lingkup kalangan aparatur pemerintahan. Masyarakat dapat saling berbagi pelaporan melalui media sosial yang efektif dan efisien, namun juga perlu memperhatikan aspek hukum yang berlaku. Selain itu juga dapat menopang keberlangsungan demokrasi yang efektif dalam masyarakat guna mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menyalurkan aspirasi. Kemudahan akses internet memungkinkan masyarakat saling bertukar pendapat mengenai situasi kondisi yang sedang berlangsung sehingga tidak ada lagi yang bersifat rigid.

Penetapan suatu kebijakan pasti menimbulkan suatu persoalan yang cukup dilematis menyangkut terjadinya pro dan kontra dalam pengimplementasiannya dikalangan masyarakat. Persoalan tersebut dapat kita lihat dalam sebuah studi kasus dokumentasi#Linimas yang terjadi pada Agustus 2008, seorang ibu bernama Prita Mulyasari terjerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akibat menulis e-mail dan surat pembaca yang mengeluhkan layanan sebuah rumah sakit swasta di Tangerang, atas dasar UU tersebut pihak rumah sakit menggugat pidana dan perdata hingga ibu Prita dipenjara 3 minggu serta membayar denda sejumlah Rp 204 juta, karena dianggap adanya pencemaran nama baik. Dampak dari peristiwa itu muncullah aksi solidaritas dari kalangan sosial pengguna internet untuk menyalurkan dukungan melalui media sosial, baik moril maupun materiil dengan mengumpulkan koin untuk menghadapi gugatan. Sungguh ironi melihat kejadian tersebut karena ibu Prita hanya menuntut hak serta tanggung-jawab pihak rumah sakit atas layanan yang diberikan kepadanya. Peristiwa tersebut mengindikasikan bahwa adanya suatu kelemahan dalam peran negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara atas apa yang menjadi haknya, serta pengaburan makna dari peraturan perundang-undangan yang terkait. Seolah-olah peraturan dibuat hanya menguntungkan kepada pihak yang berkuasa walaupun dalam kenyataanya bersalah.

Peraturan-peraturan yang mendukung adanya kebebasan yang menyangkut hak semua warga negara Indonesia di antaranya:

• Pasal 28 UUD 1945

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

• Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

• Pasal 28 F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

• Pasal 14 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Sebenarnya agak sulit menguraikan rambu dan jerat hukum kebebasan terkait aktifitas seseorang di internet yang berhubungan erat dengan kebebasan berekspresi karena rambu dan jeratnya begitu tersebar dalam berbagai ketentuan UU ada 5 hal yang patut dicermati yaitu soal penghinaan, selain yang sudah ada di dalam KUHP. Namun secara umum kesusilaan, penodaan agama, penyebaran kebencian, kabar bohong, dan pengancaman di dalam KUHP, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Terdapat banyak permasalahan kompleks yang bersifat fundamentalistik bersinggungan dengan permasalahan pemenuhan hak-hak masyarakat selaku warga negara yang harus dipenuhi agar bisa hidup layak dan sejahtera. Keberadaan internet diharapkan mampu mengakomodir aspirasi masyarakat tentang segala permasalahan yang terkait. Di lain hal posisi pengguna internet juga berada dalam lingkup yang serba dilematis menyangkut suatu problema menghadapi situasi yang menimbulkan pro dan kontra terkait aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mencurahkan aspirasinya yang bersifat informatif. Kita dapat merujuk pada profesi jurnalis yang sensitif dalam penyampaian informasi karena terikat oleh kode etik profesi dalam hal publikasi ke media massa baik cetak maupun elektronik. Pembredelan menjadi anti klimaks bagi kalangan jurnalistik karena mengurangi esensi dari informasi yang mereka publikasikan. Para jurnalis merupakan bagian dari pengguna internet aktif karena tuntutan profesi yang mengharuskan mereka untuk mendapat info terbaru setiap saat sejalan mengikuti alur peristiwa sehari-hari dengan cepat, akurat, dan aktual. Posisi jurnalis dapat dikatakan berisiko berkenaan dengan sejauh mana sensifitivitas informasi yang mereka publikasikan karena terkait dengan isu yang berpolemik sehingga akses internet menjadi terobosan baru dalam berbagi info dengan aman. Peraturan perundang-undangan tentang jurnalistik hendaknya di tinjau ulang untuk memberi perlindungan yang lebih intensif demi keamanan para jurnalistik dalam menjalankan profesinya.

Pada dasarnya kebebasan berselancar di dunia maya di masa sekarang cukup berkembang bila dibandingkan dengan masa rezim Soeharto yang menutup rapat arus informasi kepada publik dengan adanya pembredelan. Dalam masa keterbukaan pasca-Soeharto, berbagai kelompok masyarakat sipil menggunakan Internet untuk menciptakan dan memperluas ruang publik, yang kini tak hanya off-line tetapi juga on-line. Yang paling terlihat, barangkali adalah bagaimana Internet dimanfaatkan sebagai alat untuk konsolidasi proses-proses demokratik, untuk mendorong program-program pembangunan dan pengembangan masyarakat, dan advokasi hak-hak sipil politik dan hak-hak sosial-ekonomi-budaya. Kemajuan perkembangan tersebut mendorong adanya demokrasi untuk menaungi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan suara aspirasi untuk mencapai kesejahteraan bersama sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Pengguna internet hendaknya bisa membawa diri dalam hal, hasrat untuk menyalurkan aspirasinya sesuai proporsi berdasarkan kaidah nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kedua aspek tersebut merupakan prinsip yang dijunjung tinggi dalam masyarakat untuk acuan pembatas gerak kebebasan berekspresi yang teradopsi dalam butir-butir Pancasila agar terlindungi hak-hak setiap masyarakat secara adil dan merata serta untuk mencegah adanya suatu konflik yang memicu perpecahan. Indonesia mempunyai tantangan yang cukup berat dalam menjaga keutuhan kedaulatan negara yang merongrong ideologi atas dasar derasnya arus informasi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Hal tersebut dikhawatirkan melunturkan jati diri bangsa sehingga mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi menggapai keuntungan secara sepihak. Langkah-langkah proposional dalam memanfaatkan internet patut diperhatikan untuk mencegah adanya efek negatif, seperti :

• Penyaringan arus informasi agar lebih selektif sesuai batasan nilai dan norma
• Akses konten untuk hal yang produktif
• Pengawasan yang bersifat komprehensif
• Kontrol pihak provider secara berkala
• Mengerakkan program internet sehat
• Pemblokiran konten yang berbau porno maupun SARA

Pengguna internet di era serba digital sekarang ini dituntut untuk lebih bersikap bijak dalam penggunaan akses internet untuk menangkis efek yang mampu mengikis etika mencakup nilai dan norma dalam berekspresi atau berinteraksi di dunia maya. Efek minoritas yang tak kalah penting untuk dicermati adalah adanya sikap individualistik yang bersifat parsial dalam masyarakat sehingga muncullah sikap egoisme akibat terlalu terlena dengan dunia maya yang mengalihkan fokus dalam realita kehidupan yang sebenarnya, bisa dikatakan hal tersebut memicu efek bias yang membahayakan kehidupan di kemudian hari. Namun juga patut diapresisasi keberadaan akses internet mampu mengintegrasi masyarakat menjadi satu komunitas terpadu menjalin komunikasi yang intensif berbagi informasi atas dasar kesamaan visi maupun misi demi mewujudkan kepentingan bersama. Marilah kita pergunakan akses internet dengan motto "internet sehat" sesuai proporsional untuk menyelamatkan generasi muda dari pengaruh buruk internet.